-->

Diprediksi Menag Akan Semakin Keras pada FPI dan HTI

JAKARTA - Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion, Dedi Kurnia Syah menyatakan ada kemungkinan Jokowi kembali melakukan reshuffle. Dipilihnya Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mendapat sejumlah tekanan dari masyarakat tertentu.

Menag diprediksi akan semakin keras terhadap FPI dan HTI. Alasannya, secara pemikiran politik, dua organisasi tersebut dikenal kerap mengkritik pemerintah.

Tidak adanya andil Muhammadiyah pada reshuffle pertama menjadi salah satu pertimbangan. "Hal semacam ini memerlukan komunikasi intens, supaya stabilitas politik tetap terjaga," jelasnya.

Muhammadiyah diprediksi akan mendapat satu jatah kursi. Kemungkinan, yang bakal diganti ialah Mendikbud Nadiem Makarim. Alasannya, sejumlah kebijakan yang diambil sering mendapat kontra dari masyarakat.

Anggota DPR RI Komisi II Mardani Ali Sera memberikan catatan penting. Hal ini berkaitan dengan ketidakjelasan reshuffle kabinet.

Mardani menyatakan, sedari awal telah mengingatkan dan mengkritik diperiode kedua Presdien Jokowi agar melibatkan KPK dalam meneliti rekam jejak para calon Menteri supaya arahnya lebih jelas.

“Putaran pertama berjalan baik karena KPK dilibatkan. Akan tetapi pada putaran kedua KPK mengatakan prosesnya tertutup, pemenangnya tidak diketahui, spesifikasinya tidak jelas, distribusinya semacam, hingga sebenarnya tidak ada asap kalau tidak ada api,” tuturnya, dalam keterangan resminya, Senin (28/12).

Dia menambahkan, bahwa Jokowi jangan marketing atau dramatisasi. Sesuatu yang seolah masalah besar yakni korupsi hal yang memalukan dan menyedihkan selesai hanya dengan ganti menteri. Padahal, itu ialah akar masalahnya.

“Ini prestasi terburuk periode kedua Pak Jokowi karena dalam satu tahun dan dalam dua pekan berturut-turut ada dua Menteri yang OTT (Operasi Tangkap Tangan) oleh KPK dan dua-duanya dugaannya korupsi,” tandasnya.

Mardani menilai, hal ini merupakan sesuatu yang amat naif hingga dua korupsi benur. Seharusnya, Pak Jokowi dan KSP mampu mengetahui akar masalahnya sebelum dipanggil oleh KPK, artinya dipanggil Jokowi dahulu.

“Kalau saya pribadi minta Pak Jokowi untuk minta maaf, karena dua menteri yang ditangkap KPK itu diangkat oleh Pak Jokowi. Tambahannya segera buat audit proses, pengumuman ke publik, ini loh kesalahannya. Bukan hanya mencari siapa yang salah tetapi di mana letak kesalahannya. Kemudian, diikut sertakan dengan menteri-menteri yang lain, jadi total 6,” jelasnya.

Mardani menerangkan, berapapun menteri yang mau di reshuffle itu hak presiden. Dia secara personal kepada para menteri memberikan doa yang terbaik dan menunggu hasil kerjanya selama 100 hari ke depan.

“Pak Jokowi harus benar-benar membuat pengawasan yang lebih melekat kepada para menterinya, jangan sampai kasus memalukan dalam dua pekan berturut-turut, dua menteri tertangkap OTT oleh KPK terulang,” pungkasnya.

Dia juga meminta, setiap enam Menteri yang terpilih mengumumkan target kerjanya selama 100 hari dan bagaimana roadmap agar mencapainya serta berikan kesempatan Publik untuk mengakses prestasi-prestasi tersebut.

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel