-->

Menolak Divaksin, Pemda Dapat Beri Sanksi

JAKARTA - Pemerintah pusat terus melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah (pemda) untuk memastikan distribusi vaksin Covid-19 berjalan lancar. Distribusi vaksin akan dilakukan secara bertahap, diutamakan pada wilayah dan pupulasi yang berisiko tinggi.

Bagi masyarakat yang menolak divaksin, pemerintah daerah memiliki wewenang menjatuhkan sanksi.

"Terkait uji klinis vaksin Sinovac, saat ini tengah berlangsung dilakukan Universitas Padjajaran dan PT Bio Farma. Uji klinis dilakukan untuk melihat dosis yang aman dan efek samping yang mungkin terjadi. Hasil uji klinis akan disampaikan kepada Badan Pemeriksa Obat dan Makanan (POM) sebagai syarat untuk dikeluarkannya ermergency use of authorization (EUA)," jelas Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito di BNPB, Jakarta, Jumat (25/12).

Sementara itu untuk vaksin Merah Putih juga sedang dikembangkan oleh Lembaga Biologi dan Molekuler Eijkman. Sebagai kandidat vaksin produksi dalam negeri yang akan digunakan mengatasi pandemi Covid-19 di Indonesia.

Ditargetkan setelah lulus uji klinis dan praklinis, diharapkan izin edar bisa dikeluarkan tahun 2021. "Bibit vaksin Merah Putih berpotensi akan diserahkan Lembaga Biologi dan Molekuler Eijkman kepada PT Bio Farma pada triwulan pertama tahun 2021," jelas Wiku.

Pemerintah, imbuhnya, saat ini tengah gencar mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya vaksinasi dalam mengatasi pandemi Covid-19. Tujuannya agar kekebalan komunitas atau herd Immunitydapat  tercapai.

"Vaksin yang nanti digunakan dipastikan sudah aman, berkhasiat minim efek samping dan tentunya halal. Tujuan vaksin ialah supaya masyarakat aman dari penularan Covid-19. Selain vaksin, masyarakat pun harus tetap disiplin 3M (Memakai Masker, Mencuci Tangan, Menjaga Jarak). Ini harus berjalan bersamaan agar efektif," paparnya. 

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel