-->

Politisi PAN: Berinvestasi di Indonesia Mahal, Hasilnya Sedikit

 

JAKARTA - Penerapan Undang-Undang Cipta Kerja harus dikawal. Terutama dalam menarik investasi. Kemudahan perizinan dan revisi dalam aturan ini diharapkan dapat mempercepat pemulihan perekonomian.

Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus menilai saat ini modal berinvestasi di Indonesia masih terbilang mahal. Namun hasilnya sedikit.

Birokrasi yang tak efisien, biaya logistik yang tinggi, pengadaan lahan yang rumit, serta regulasi yang tumpang tindih menjadi halangan bagi investor untuk berinvestasi di Indonesia.

UU No 11 tahun 2020 bukan berarti sempurna. Ciptaker memiliki kelemahan tapi nilai positif dari Ciptaker juga tidak sedikit.

Ia menilai ada banyak kemudahan-kemudahan untuk dunia bisnis, termasuk untuk UMKM di dalamnya. Seperti legalitas usaha yang dulu sulit didapat sekarang akan dipermudah dan disederhanakan serta pemberian sertifikat halal gratis dari pemerintah kepada UMKM dan berbagai kemudahan lainnya.

Politisi PAN ini menjelaskan juga terkait persoalan yang menjadi polemik dalam penerapan UU Ciptaker. Seperti pemangkasan kewenangan daerah yakni pemerintah provinsi/kota/kabupaten.

"Tentang apa yang diinterpretasi sebagai pemangkasan kewenangan daerah, saya pikir itu sebenarnya ialah upaya penyelarasan pusat dan daerah. Jadi, nanti pemerintah melalui PP akan mendelegasikan wewenang kepada provinsi/kota/kabupaten," ungkapnya, Jumat (25/12).

Melalui penerapan UU Ciptaker, ditargetkan Indonesia bisa meningkatkan menjadi 40 dunia setelah diterapkan UU Cipta kerja ini.

Ia mendorong agar sikap kritis tersebut diwujudkan dalam kajian yang matang untuk dijadikan sebagai rekomendasi terhadap pemerintah supaya Ciptaker dapat diterapkan dengan baik sehingga kehadiran UU tersebut benar-benar dirasakan dan bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat.

Sebelumnya, setelah mengundang 106 Rektor untuk melakukan uji sepekan lalu, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menggelar Focus Group Discussion (FGD) Undang-Undang (UU) No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan dan Rancangan Peraturan Pelaksanaannya (RPP).

Empat RPP terus dikebut untuk dirampungkan yaitu  RPP Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing; RPP Tentang Hubungan Kerja, Waktu Kerjadan Waktu Istirahat, serta Pemutusan Hubungan Kerja; RPP Tentang Pengupahan (Revisi sebagian PP No. 78 Tahun 2015); dan RPP Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

Sekjen Kemnaker Anwar Sanusi menyatakan, partisipasi masyarakat pada tatanan pemerintahan yang demokratis menghendaki adanya keterlibatan publik dalam proses pengambilan keputusan.

Anwar Sanusi menegaskan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan telah memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi di dalam pembentukan RPP.

Menurutnya, hal tersebut menuntut adanya relasi antara masyarakat dengan Pemerintah dalam proses pembentukan RPP. "Dari relasi ini diharapkan bisa memberikan manfaat untuk penciptaan Peraturan Pemerintah (PP) yang responsif, " ujarnya.

Dijelaskan Anwar Sanusi, pembentukan PP dalam negara hukum yang demokrasi tidak hanya semata-mata menjadi wilayah dominasi eksekutif (birokrat), tapi juga telah menjadi bagian dari tanggung jawab masyarakat untuk berpartisipasi di dalamnya.

"Sebagai subjek yang akan menerima dampak keberlakukan PP, masyarakat ikut menentukan arah kebijakan. Tanpa keterlibatan masyarakat dalam pembentukannya, suatu keniscayaan sebuah peraturan perundang-undangan ini bisa diterima dan dilaksanakan dengan baik, " pungkasnya. 

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel