-->

Risma dan Sandiaga Disebut-sebut Gantikan Menteri yang Ditangkap KPK

 


JAKARTA - Wacana perombakan menteri kembali menguat, setelah dua pembantu presiden di tangkap lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi. Sejumlah nama ikut mencuat. Diprediksi akan masuk dalam kabinet Joko Widodo- Ma’ruf Amin.

Adapun nama yang disebut bakal masuk kabinet yakni Sakti Trenggono, Tri Rismaharini, Sandiaga Uno, Budi Gunadi, M Lutfi, hingga Yusril Ihza Mahendra.

Budi Gunadi Sadikin diketahui terlibat aktif menangani pandemi Covid-19. Perombakan kabinet disebut-sebut juga menyasar kursi Menteri Agama dan Menteri Perdagangan. Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat Muhammad Lutfi digadang-gadang akan menjabat Menteri Perdagangan baru pengganti Agus Suparmanto.

Nama Mahendra Siregar dikabarkan pula menjadi calon kuat Menteri Perdagangan. Ia dianggap pantas mengatur perdagangan Indonesia. Karena memiliki kecakapan di bidang keuangan, perdagangan, dan investasi.

Pengamat Politik Ujang Komarudin menilai, Partai Bulan Bintang (PBB) besutan Yusril berpeluang masuk kabinet. Menurutnya, momentum awal tahun ini tepat karena menteri baru dapat mulai bekerja di awal tahun dengan APBN tahun anggaran baru.

“Dengan demikian, menteri dapat mengikuti perjalanan penggunaan anggaran pada tahun anggaran baru," tutur Ujang, Senin (21/12).

Menurut dia, perombakan kabinet tidak hanya terjadi di dua pos kementerian yang menterinya terlibat kasus dugaan korupsi, yaitu Menteri KKP Edhy Prabowo dan Menteri Sosial Juliari Batubara, tetapi juga kementerian lain yang dinilai kurang maksimal kinerjanya. Presiden Jokowi nantinya masih akan mengakomodasi kepentingan partai politik pendukungnya.

“PBB ada sosok besar, Prof. Yusril Ihza Mahendra. Akan tetapi, tentu tidak relevan untuk menempatkan Bang Yusril di posisi wamen (wakil menteri), apalagi dia sempat menjadi Menteri Sekretaris Negara. Dapat dialihkan juga jabatan wamen kepada Bang Afriansyah Noor (Sekjen PBB)," ujar Ujang.

Menurutnya, PBB layak menjadi tim kabinet. Di samping dibutuhkan profesionalismenya, juga untuk menjaga gawang dan mengawal isu-isu keumatan yang dinilai kurang optimal di pemerintahan.

Sementara itu, Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin dikabarkan akan menggelar rapat khusus. Diprediksi, akan membahas isu reshuffle yang saat ini tengah ramai jadi perbincangan.

Juru bicara Wapres Masduki Baidlowi menyatakan, rapat antara Presiden dan Wapres membahas situasi terkini. Tidak tertutup kemungkinan membahas kocok ulang kabinet.

"Ya kan banyak isu terkait pergantian menteri dan segala macam, saya nggak tahu, karena nggak ada penjelasan," ungkap Masduki.

Terpisah, Akademisi Universitas Pelita Harapan menilai jika pemerintah dapat merangkul semua partai politik untuk masuk kabinet. Ia menilai, mulai dari PAN hingga Demokrat memiliki peluang untuk masuk ke dalam kabinet.

“Saya kira kalau memang PAN ingin menjadi bagian dari koalisi pemerintah, tidak ada salahnya. Presiden dapat memberikan jabatan menteri kepada kader PAN minimal satu kursi," katanya.

Demokrat, kata Emrus juga dapat saja diberikan satu posisi menteri. Hal ini bisa dilakukan dengan menggantikan salah satu posisi menteri yang dianggap kurang produktif.

Selain itu, salah satu partai yang masih berada di luar pemerintah adalah Partai Keadilan Sejahtera (PKS). "Kenapa tidak juga, diberikan juga jabatan menteri kepada PKS kalau mereka mau," pungkasnya.

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel