-->

Buat SIM dan Perpanjangan Gratis, Berikut Ketentuan Lengkapnya

 

JAKARTA - Pemerintah menggratiskan biaya pengurusan surat izin mengemudi (SIM) bagi masyarakat tidak mampu. Kebijakan ini berlaku usai Presiden Jokowi mengeluarkan PP Nomor 76 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang Berlaku pada Kepolisian RI.

Pembebasan biaya ini diapresiasi Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti sebagai langkah dan kebijakan yang baik dan pro rakyat. “Langkah presiden membuka ruang biaya pengurusan SIM untuk masyarakat tidak mampu secara gratis, adalah kebijakan yang berpihak kepada rakyat kecil. Kebijakan semacam ini harus diperbanyak,” ungkap LaNyalla seperti yang dikutip dari ngopibareng.id.

Kebijakan yang telah diatur dalam PP Nomor 76 Tahun 2020 mengatur 31 jenis PNBP yang berlaku di lingkungan Polri. Jenis PNBP ini di antaranya pengujian untuk penerbitan SIM baru dan penerbitan perpanjangan SIM.

Pasal 7 PP yang diteken Jokowi, Selasa (21/12) lalu, itu dijelaskan tarif atau jenis PNBP dapat ditetapkan sampai dengan Rp 0 atau 0 persen, termasuk pengurusan SIM. Bunyinya, "Dengan pertimbangan tertentu, tarif atau jenis penerimaan negara bukan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dapat ditetapkan sampai dengan Rp 0 atau 0 persen."

Penjelasan soal pertimbangan tertentu yang dimaksud dalam pasal 7 ini antara lain penyelenggaraan kegiatan sosial, keagamaan, kegiatan kenegaraan dan pertimbangan karena keadaan di luar kemampuan wajib bayar atau kondisi kahar, dan bagi masyarakat tak mampu, mahasiswa/pelajar, serta UMKM.

Ini berarti, biaya Rp 0 bukan hanya berlaku untuk warga tidak mampu saja. “Kami di DPD RI mengapresiasi Presiden Jokowi yang melalui PP 76 Tahun 2020 memungkinkan warga dapat mendapat fasilitas gratis saat mengurus SIM. Utamanya warga kurang mampu. Ini sebuah kebijakan pro rakyat,” ujar LaNyalla.

Selain pengurusan SIM, layanan yang mendapatkan prioritas gratis lainnya yaitu penerbitan SKCK. Hanya saja ketentuan lebih lanjut mengenai besaran, persyaratan, dan tata cara pengenaan layanan gratis akan diatur dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Aturan itu pun harus mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan. LaNyalla mengimbau kepada masyarakat untuk memanfaatkan layanan ini.

Namun Dia juga meminta Polri untuk waspada terhadap pihak-pihak tidak bertanggung jawab, yang berniat mengelabui masyarakat untuk mencari keuntungan sendiri.

“Masyarakat dapat memanfaatkan fasilitas yang diberikan pemerintah ini sebaik-baiknya. Namun harus diingat, kemudahan yang diberikan pemerintah jangan disalahgunakan,” tuturnya. 

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel