-->

Paguyuban Angkot Ngadu ke Dishub Brebes

BREBES - Ratusan sopir angkot di Kabupaten Brebes mengadu ke Dinas Perhubungan (Dishub) setempat, Kamis (14/1). Mereka mengadu lantaran gerah dengan kelakuan angkutan odong-odong yang kerap kali beroperasi di jalanan umum.

Munculnya angkutan odong-odong, para supir angkot mengaku pendapatannya anjlok sampai 70 persen, dari sehari mendapat Rp 100 ribu menjadi Rp30 ribu. Pendapatan turun disebabkan dari merebaknya angkutan odong-odong yang tidak mempunyai izin operasi.

Dari hasil audiensi bersama dishub dan sejumlah ratusan supir angkot yang dilaksanakan di Polsek Jatibarang, mereka mendesak Dishub Brebes agar angkutan odong-odong yang tidak memiliki izin trayek ini ditertibkan.

"Kami harap dishub dapat menertibkan angkutan odong-odong tersebut," ujar Koordinator Paguyuban Sopir Angkot Brebes Taufik (60) ditemui di Terminal Jatibarang, Kamis (14/1).

Sopir angkot dari 7 paguyuban ini mendesak Dishub Brebes untuk bertindak tegas terhadap maraknya angkutan bodong ini. Mereka beroperasi di 7 trayek, yaitu Brebes-Jatibarang, Jatibarang-Slawi, Jatibarang-Balapulang, Jatibarang-Margasari Jatibarang-Kebugadung, Jatibarang-Tegalurung, serta Jatibarang-Songgom.

Keberadaan angkutan odong-odong ini juga dikeluhkan warga Kecamatan Jatibarang. Sadikun (43) warga setempat menyatakan, angkutan odong-odong ini kerap kali beroperasi di jalanan umum, baik jalan kabupaten, jalan provinsi, bahkan jalan pedesaan. Angkutan odong-odong ini bahkan bebas beroperasi di mana saja dengan penumpang berdesakan tanpa menerapkan protokol kesehatan.

Sementara itu, Kepala Bidang Lalu lintas Dishub Brebes M. Reza Prisman mengatakan, pihaknya telah melakukan berbagai upaya untuk penertiban angkutan odong-odong yang secara teknis tidak memenuhi persyaratan naik jalan. Bahkan pihaknya telah mendatangi bengkel produksi angkutan odong-odong untuk menghentikan produksi kendaraan umum ilegal tersebut.

"Sudah kami datangi bengkel pembuat angkutan odong-odong. Soalnya angkutan odong-odong ini melanggar dua point yaitu overload dan overkapasitas," tuturnya.

Ia menegaskan, untuk penertiban angkutan odong-odong ini harus melibatkan penegak hukum seperti Satpol PP dan Satlantas. Satlantas untuk penertiban operasi angkutan odong-odong. Sedangkan Satpol PP untuk penegakan hukum terhadap produksi. Dishub sendiri tidak memiliki kewenangan untuk penindakan dan hanya sebatas sosialisasi peraturan.

"Saat ini telah kami kordinasikan dengan Satpol PP dan Satlantas. Kami sudah mendatangi ke bengkel pembuatan angutan odong-odong dengan Satpol PP mapun Satlantas," paparnya.

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel